Catatan Hukum

SEMPER NECESSITAS PROBANDI INCUMBIT EI QUI AGIT

Oleh: Inayatullah Hasyim (Dosen FH Univ. Djuanda Bogor) Suatu hari, Ali bin Abi Thalib berjalan melewati sebuah perkampungan, ia mendapati baju perangnya yang hilang tengah dipegang oleh seorang Yahudi. Dengan santun, Ali mengatakan kepada Yahudi itu, “Ini adalah baju perang milikku yang telah hilang”. Yahudi itu menjawab, “Tidak, ini adalah milikku, kau mengatakan seperti itu karena kau seorang penguasa”. Ali …

Read More »

Dari Perkara Novel Baswedan

Hakim Seyogyanya Abaikan Tuntunan Jaksa Oleh : Djuju Purwantoro Pada Kamis (11/6), berlangsung persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Jaksa Penuntut Imum (JPU) menuntut terdakwa penyerang Novel (Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette), dengan hukuman satu tahun penjara. Walau keduanya dinilai terbukti terlibat dalam kasus penyiraman air keras tersebut, tapi …

Read More »

Kasus Novel, Tuntutan Jaksa Merusak Hukum dan Menghina Akal Sehat

Oleh : Andi Mapperumah   Media sosial ramai menyoal tuntutan ringan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus Novel Baswedan (NB) yang hanya menghukum 1 tahun penjara bagi terdakwa. Jaksa berdalih terdakwa tidak sengaja menyiram air keras yang menyebabkan mata kiri NB buta permanen.  Tuntutan ringan jaksa tersebut sungguh merusak tatanan hukum, menghina akal sehat, dan menambah rusak citra aparat …

Read More »

Tanggapan Terhadap Tuntutan Jaksa dalam Perkara Novel Baswedan

Oleh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center)   Tuntutan Penuntut Umum 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyiraman Novel Baswedan jelas telah mencederai fungsi penegakan hukum. Tuntutan tidak sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, juga tidak sesuai dengan ajaran (prinsip) ilmu hukum.  Perbuatan pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa didasarkan pada alasan dengan tidak …

Read More »

Surat Edaran Pemrov DKI Diskriminatif Terhadap Pengacara

Oleh : Djudju Purwantoro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 Juni 2020, perihal Pengecualian kepemilikan surat izin keluar-masuk (SIKM) DKI Jakarta. Merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tersebut, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk DKI Jakarta, …

Read More »

Mediasi Pertama Tidak Menemukan Titik Temu

Dari Sidang Gugatan Perdata Terhadap Yusuf Mansur Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior) Dalam sidang gugatan perdata kali ini, Rabu (3/6),   sudah masuk ke ranah mediasi, antara pihak Yusuf Mansur dengan para penggugat yang masing-masing diwakili oleh para pengacaranya. Pihak penggugat diwakili oleh Asfa Davy Bya bersama rekan, dan pihak Yusuf Mansur diwakili oleh Ariel Muchtar bersama rekan.  Sebelumnya, Yusuf Mansur …

Read More »

PEMUKULAN TERHADAP HABIB UMAR ASSEGAF DAN LARANGAN PSBB

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center) Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP terhadap Habib Umar Abdullah Assegaf merupakan salah satu contoh betapa buruknya budaya hukum aparat. Terlebih lagi, tindakan yang sangat tidak pantas itu dilakukan terhadap Ulama Besar pengasuh Majelis Roudhotus Salaf dan ketua Al-Bayyinat Bangil Jawa Timur. Beliau bersama dengan Almarhum …

Read More »

MENAIKKAN IURAN BPJS

Upaya Penyelundupan Hukum Oleh: Djudju Purwantoro Dalam kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi pandemi virus Covid-19, bertambah keprihatinan mendalam di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Justru, pada tanggal 5 Mei 2020, pemerintah menaikkan kembali besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Pasal 34 Ayat 1 Perpres tersebut mengatur bahwa …

Read More »

Bunuh Diri Massal Anggota DPR

Oleh: Hersubeno Arief DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Di media sosial (medsos) bergema tagar #dprbunuhdiri, #dprkartumati, #dprbudakistana. Seruan netizen itu tidak salah. Dengan mengesahkan Perppu Covid —begitu media menyebutnya— DPR mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela. Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara dibabat habis. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Secara formal DPR tetap ada. Tapi …

Read More »

Sidang Perdata Terhadap Yusuf Mansur

Majelis Hakim Mengusulkan Mediasi Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior) Persidangan ke-3, yang berlangsung Rabu (13/5) di PN Tangerang, Banten, terkait dengan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur, kembali digelar. Yusuf Mansur digugat secara perdata oleh 5 orang investor terkait dengan investasi Condotel Moya Vidi yang ada di Yogyakarta dan hotel Siti di Tangerang. Dalam persidangan yang ke-3 tersebut, majelis hakim memberikan …

Read More »