Thayyibah
Oleh: Joko Intarto
Ganjar Pranowo mati langkah. Gubernur Jawa Tengah itu diberitakan menghapus statusnya saat menyerahkan bantuan dana renovasi rumah bagi kader PDIP dengan poster berlogo Baznas.
Tentu pangkal persoalannya bukan dari Ganjar seorang. Ketua Baznas Jawa Tengah juga ikut andil. Kok bisa-bisanya ia menyetujui pengeluaran dana bantuan yang akan diserahkan dalam suatu kegiatan politik?
Tak pelak, baik Ganjar maupun Ketua Baznas Jateng sama-sama terkena off side. Netizenlah wasitnya.
Sama-sama dana sosial, uang zakat memang tidak boleh disalurkan sembarangan. Aturannya jelas. Tegas. Tertulis di al-Quran. Hanya ada 8 asnaf yang berhak menerima. Tidak ada perbedaan penasfiran di kalangan ulama terkait hal ini. Klir.
Penerima dana dari Baznas itu, mungkin saja, masuk dalam salah satu asnaf. Tapi penggunaan atribut seragam/rompi dan kegiatan PDIP itu membuat Baznas harus disemprit karena melanggar prinsip good corporare governance.
Bisa jadi, Ganjar mau menceritakan kalau sudah bisa membantu renovasi rumah banyak warga miskin di Jawa Tengah, sekaligus mengapresiasi Baznas Jateng. Ia tidak menyangka reaksi masyarakat begitu keras karena penulisan nama Baznas dalam daftar sumber dana.
Seharusnya, dana Baznas dipisahkan dari dana lainnya. Dana Baznas boleh saja disalurkan untuk merenovasi rumah warga miskin. Tetapi prosedurnya harus mengikuti UU Zakat dan sederet fatwa ulama terkait penyalurannya.
Dari segi nilai, sebenarnya dana tersebut ‘tidak seberapa’. Hanya Rp 20 juta x 50 orang. Semiliar rupiah saja. Saran saya, sebaiknya Ganjar segera menjelaskan ke publik, bahwa penggunaan dana Baznas Jateng dibatalkan. Ganjar pribadi saya rasa sanggup menanggung sendirian.
Soal logo Baznas dalam poster bantuan renovasi rumah yang terlanjur tersebar luas, Ganjar cukup meminta maaf. Maka masalah harusnya selesai.
Menjelang tahun politik, membangun citra sebagai orang baik itu memang penting. Mungkin saja Ketua Baznas Jateng belum tahu caranya.
