Kabar

Oleh: Muhammad Pakde Riza   Pak Harto tidak bisa berbahsa Inggris. Anggapan tersebut ternyata sudah sejak lama beredar di masyarakat dan sepertinya ‘tampak benar’ dikarenakan dalam berbagai kesempatan berpidato di forum resmi yang dihadiri banyak kepala negara lain termasuk juga di sidang PBB, Pak Harto selalu berbahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan hadirnya seorang penerjemah dalam setiap perbincangan Pak Harto terutama …

Oleh : Tatak Ujiyati   Beberapa netizens ribut mempersoalkan dicopotnya atap salah satu JPO di Sudirman. Barangkali ia tak tahu, bahwa diturunkannya atap jembatan itu memang disengaja. Agar pusat kota Jakarta punya anjungan untuk melihat kota dari tengah jalan. Menurut ahlinya, kekuatan koridor Sudirman-Thamrin adalah lansekap gedung-gedung pencakar langitnya. Selama ini kekuatan ini tidak dijadikan sebagai bagian dari pengalaman berjalan …

Oleh : Andi Harianto Sinulingga (Politisi/Warga Jakarta)     Apa yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu adalah kelicikan dan bisa dikatakan jahat. Dia mengintip orang yang mereka benci, ketika orang tersebut lagi menyusun anggaran belanja daerah DKI. Angka Rp 82 milyar yang rencananya akan diperuntukkan untuk aneka komponen dan baru lem Aica Aibon yang tertulis. Oleh PSI angka …

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)   Setelah lelah mengolah mainan ISIS akhirnya selesai “life time” Abubakar Al Baghdadi. Di Idlib dibunuh dengan pengeboman, konon “bunuh diri”. Amerika teriak telah sukses menghancurkan markas ISIS. Dunia sebenarnya senyum-senyum saja meski jengkel luar biasa atas perilaku Amerika yang untuk kesekian kali sukses menghancurkan dunia Islam. Babak permainan selesai dulu. Saat menciptakan “monster” …

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)     Blessing! Gara-gara lem aibon, Anies diberitakan. Sejumlah TV mengundang untuk minta klarifikasi. Ritmenya memang selalu begitu, dibully lalu masuk tivi. Tanpa ada bully, beberapa stasiun tivi alergi untuk mengundang Anies. Takut? Sepertinya begitu. Pepatah mengatakan: “setiap prestasi tidak saja mendatangkan banyak teman, tapi juga banyak musuh”. Di tengah institusi yang …

Oleh: Dr. Ahmad Yani (Advokat, Dosen FISIP dan Fakultas Hukum UMJ) Kantor Kementerian Agama di Jakarta   Menteri Agama secara historis didirikan untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam menjalankan syariat. Kementerian ini didirikan pada 1946 sebagai kompromi politik atas hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kita mengetahui bahwa setelah proklamasi 17 Agustus 1945, umat Islam melalui tokoh-tokoh politiknya merelakan tujuh kata …

  Oleh: Tatak Ujiyati     Ada anggaran aneh lem aibon Rp 82.8 M di dalam input Rencana Kerja SKPD/UKPD. Dinas Pendidikan menyatakan sudin 1 Jakarta salah input, sebab seharusnya anggaran itu untuk dana BOS. Temuan anggaran lem aibon disiarkan ke publik dan menjadi bahasan ramai di media. Sebelum legislator PSI blow up temuan itu, pada tanggal 23 Oktober 2019, …

Oleh: Tarmidzi Yusuf   Presiden dan Wapres sudah dilantik. Menteri dan Wakil Menteri juga sudah dilantik. Kabinet bagai sebuah kampung di Surabaya, kampung warna-warni. Tidak hanya asal-usul menteri dan wakil menteri yang berbeda latar belakang politik, ideologi, keahlian dan agama. Ada yang dari partai koalisi, ada pula dari partai non koalisi. Ada yang terang-terangan dari partai, ada pula yang setengah …

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc (Dosen FISIP UNAS- Pemerhati Kebijakan Publik)     Kementerian Pendidikan berbeda dengan kementerian lainnya. Kementerian ini adalah paling tua, tidak pernah diliquidasi. Sebab masalah pendidikan tercantum dalam UU Dasar 1945. Pemerintah tidak bisa membubarkan kementerian ini, karena nomenklaturnya ada di Konstitusi. Hanya bisa dibubarkan jika disetujui DPR. Bahkan satu-satunya sektor adalah sektor pendidikan …

Oleh: Tatak Ujiyati   Pemprov DKI dituding (oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI –red) tak transparan soal anggaran karena tak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di web e budgeting Pemprov DKI. Tudingan ini ngawur. Pertama, transparansi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI sebenarnya sudah lebih jauh daripada standar yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan. Kedua, banyak daerah lain …