Catatan Hukum

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) Kasus yang menimpa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen telah memunculkan catatan sejarah yang dinilai heroik. Sebanyak 3000 an Purnawirawan diantaranya ratusan Jenderal atau Perwira Tinggi bergerak bersama mendukung dan memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat membebaskan Kivlan Zen dari penghukuman. Kasus kepemilikan senjata yang dituduhkan adalah “sumier” dan ironi ...

Oleh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Badan Anggaran DPR-RI telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, menunggu rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa sidang berakhir pada 12 Mei 2020. Kita ketahui, sebelumnya bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan dua status yang berbeda terkait pademi COVID-19. Pertama, status “kedaruratan kesehatan masyarakat” melalui ...

Indikasi Tergerusnya Kebebasan Berpendapat Oleh : Djudju Purwantoro (Advokat dan Sekjen IKAMI) Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu (MSD), tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020. Sesuai surat panggilan, seharusnya dia diperiksa sebagai saksi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan. Meski tidak ...

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) Pertarungan akan dimulai antara Didu dengan Luhut. Luhut memenuhi janji menuntut secara hukum, Didu pun memenuhi janji untuk tidak meminta maaf dan meyakini kebenaran ucapan dan perjuangannya. Luhut tentu meski sendiri tapi warna dari Pemerintah. Bahkan bisa disebut orang terkuat Pemerintah. Didu juga meski sendiri tapi tidak sendiri juga. Ia merepresentasi. ...

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH (Ketua LBH Pelita Umat)   Rabu (29/4) Penulis mendapatkan kiriman WA secara pribadi Foto SP2HP dari Sekjen GNPF Ulama sekaligus Wartawan Senior, Bang Edy Mulyadi. Surat berkenaan, menginformasikan bahwa aduan Sekjen GNPF Ulama atas Sukmawati yang telah melecehkan Marwah Rasulullah Muhammad SAW, membandingkannya dengan Ir. Soekarno, kasusnya dihentikan. Saat itu, Sukmawati begitu bangganya menerangkan peran ...

Yusuf Mansur hanya Utus Pengacara Hadiri Sidang Setelah mangkir dari sidang pertama, akhirnya Yusuf Mansur yang bernama asli Jam’an Nurchotib Mansur mengutus tim pengacaranya pada persidangan kedua 15 April 2020 di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, Banten. Ada empat orang tim pengacara yang datang mewakili dirinya yang berasal dari kantor pengacara JAS (Junaidi Albab Setiawan) & Rekan yang beralamat di ...

Oleh : Djudju Purwantoro (Advokat dan Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia/IKAMI) Pemerintah mengeluakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) untuk Penanganan Covid-19. Substansi Perppu KKSK tersebut yang lahirnya di tengah “pandemi virus corona” patut dipertanyakan, karena banyak kritikan dan menjadi polemik terutama dikalangan ahli hukum. Tidak adanya acuan ...

Oleh : Djudju Purwantoro Sekjen IKAMI (IKatan Advokat Muslim Indonesia) Sehubungan adanya ancaman dari juru bicara Menko Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, agar Said Didu minta maaf sehubungan unggahan video melalui akun media sosialnya, jika tidak, maka akan dituntut melalui jalur hukum sesuai perundang- undangan yang berlaku, Jumat (3/4/2020). Video berdurasi 22.44 menit, di akun Said Didu diunggah 27 maret ...

Oleh : Djudju Purwantoro (Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia/ IKAMI)   Undang-Undang No.11 tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, terus saja memakan korban, dan menjadi momok bagi anggota masyarakat. Aparat hukum masih saja sedemikian represif, yang katanya demi penegakkan hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana melalui medsos, ato media elektronik. Contoh kasus, pada ...

Oleh : Djudju Puwantoro (Advokat, Sekjen IKAMI) Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat bikin heboh. Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam sampai-sampai minta maaf karena ada perbedaan data soal TKA China di Sultra. Kehebohan ini berawal dari video yang viral di media sosial yang direkam dan disiarkan di media sosial (medsos) oleh Hardiono (39), warga ...