Catatan Hukum

Kasus Novel, Tuntutan Jaksa Merusak Hukum dan Menghina Akal Sehat

Oleh : Andi Mapperumah   Media sosial ramai menyoal tuntutan ringan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus Novel Baswedan (NB) yang hanya menghukum 1 tahun penjara bagi terdakwa. Jaksa berdalih terdakwa tidak sengaja menyiram air keras yang menyebabkan mata kiri NB buta permanen.  Tuntutan ringan jaksa tersebut sungguh merusak tatanan hukum, menghina akal sehat, dan menambah rusak citra aparat ...

Read More »

Tanggapan Terhadap Tuntutan Jaksa dalam Perkara Novel Baswedan

Oleh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center)   Tuntutan Penuntut Umum 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyiraman Novel Baswedan jelas telah mencederai fungsi penegakan hukum. Tuntutan tidak sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, juga tidak sesuai dengan ajaran (prinsip) ilmu hukum.  Perbuatan pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa didasarkan pada alasan dengan tidak ...

Read More »

Surat Edaran Pemrov DKI Diskriminatif Terhadap Pengacara

Oleh : Djudju Purwantoro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 Juni 2020, perihal Pengecualian kepemilikan surat izin keluar-masuk (SIKM) DKI Jakarta. Merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tersebut, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk DKI Jakarta, ...

Read More »

Mediasi Pertama Tidak Menemukan Titik Temu

Dari Sidang Gugatan Perdata Terhadap Yusuf Mansur Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior) Dalam sidang gugatan perdata kali ini, Rabu (3/6),   sudah masuk ke ranah mediasi, antara pihak Yusuf Mansur dengan para penggugat yang masing-masing diwakili oleh para pengacaranya. Pihak penggugat diwakili oleh Asfa Davy Bya bersama rekan, dan pihak Yusuf Mansur diwakili oleh Ariel Muchtar bersama rekan.  Sebelumnya, Yusuf Mansur ...

Read More »

PEMUKULAN TERHADAP HABIB UMAR ASSEGAF DAN LARANGAN PSBB

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center) Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP terhadap Habib Umar Abdullah Assegaf merupakan salah satu contoh betapa buruknya budaya hukum aparat. Terlebih lagi, tindakan yang sangat tidak pantas itu dilakukan terhadap Ulama Besar pengasuh Majelis Roudhotus Salaf dan ketua Al-Bayyinat Bangil Jawa Timur. Beliau bersama dengan Almarhum ...

Read More »

MENAIKKAN IURAN BPJS

Upaya Penyelundupan Hukum Oleh: Djudju Purwantoro Dalam kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi pandemi virus Covid-19, bertambah keprihatinan mendalam di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Justru, pada tanggal 5 Mei 2020, pemerintah menaikkan kembali besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Pasal 34 Ayat 1 Perpres tersebut mengatur bahwa ...

Read More »

Bunuh Diri Massal Anggota DPR

Oleh: Hersubeno Arief DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Di media sosial (medsos) bergema tagar #dprbunuhdiri, #dprkartumati, #dprbudakistana. Seruan netizen itu tidak salah. Dengan mengesahkan Perppu Covid —begitu media menyebutnya— DPR mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela. Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara dibabat habis. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Secara formal DPR tetap ada. Tapi ...

Read More »

Sidang Perdata Terhadap Yusuf Mansur

Majelis Hakim Mengusulkan Mediasi Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior) Persidangan ke-3, yang berlangsung Rabu (13/5) di PN Tangerang, Banten, terkait dengan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur, kembali digelar. Yusuf Mansur digugat secara perdata oleh 5 orang investor terkait dengan investasi Condotel Moya Vidi yang ada di Yogyakarta dan hotel Siti di Tangerang. Dalam persidangan yang ke-3 tersebut, majelis hakim memberikan ...

Read More »

SUARA KEADILAN PURNAWIRAWAN

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) Kasus yang menimpa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen telah memunculkan catatan sejarah yang dinilai heroik. Sebanyak 3000 an Purnawirawan diantaranya ratusan Jenderal atau Perwira Tinggi bergerak bersama mendukung dan memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat membebaskan Kivlan Zen dari penghukuman. Kasus kepemilikan senjata yang dituduhkan adalah “sumier” dan ironi ...

Read More »

KEKACAUAN KERANGKA BERPIKIR PERPPU COVID-19

Oleh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Badan Anggaran DPR-RI telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, menunggu rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa sidang berakhir pada 12 Mei 2020. Kita ketahui, sebelumnya bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan dua status yang berbeda terkait pademi COVID-19. Pertama, status “kedaruratan kesehatan masyarakat” melalui ...

Read More »