Catatan

Oleh : Andi Mapperumah   Media sosial ramai menyoal tuntutan ringan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus Novel Baswedan (NB) yang hanya menghukum 1 tahun penjara bagi terdakwa. Jaksa berdalih terdakwa tidak sengaja menyiram air keras yang menyebabkan mata kiri NB buta permanen.  Tuntutan ringan jaksa tersebut sungguh merusak tatanan hukum, menghina akal sehat, dan menambah rusak citra aparat ...

Oleh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center)   Tuntutan Penuntut Umum 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyiraman Novel Baswedan jelas telah mencederai fungsi penegakan hukum. Tuntutan tidak sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, juga tidak sesuai dengan ajaran (prinsip) ilmu hukum.  Perbuatan pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa didasarkan pada alasan dengan tidak ...

Oleh : Ahmad Salimin Dani Di Madinah, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, ada sebuah properti sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Ruma (The Well of Ruma) karena dimiliki seorang Yahudi bernama Ruma. Sang Yahudi menjual air kepada penduduk Madinah dan setiap hari orang antri untuk membeli airnya. Diwaktu-waktu tertentu ...

Oleh : Djudju Purwantoro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 Juni 2020, perihal Pengecualian kepemilikan surat izin keluar-masuk (SIKM) DKI Jakarta. Merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tersebut, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk DKI Jakarta, ...

Dari Sidang Gugatan Perdata Terhadap Yusuf Mansur Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior) Dalam sidang gugatan perdata kali ini, Rabu (3/6),   sudah masuk ke ranah mediasi, antara pihak Yusuf Mansur dengan para penggugat yang masing-masing diwakili oleh para pengacaranya. Pihak penggugat diwakili oleh Asfa Davy Bya bersama rekan, dan pihak Yusuf Mansur diwakili oleh Ariel Muchtar bersama rekan.  Sebelumnya, Yusuf Mansur ...

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center) Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP terhadap Habib Umar Abdullah Assegaf merupakan salah satu contoh betapa buruknya budaya hukum aparat. Terlebih lagi, tindakan yang sangat tidak pantas itu dilakukan terhadap Ulama Besar pengasuh Majelis Roudhotus Salaf dan ketua Al-Bayyinat Bangil Jawa Timur. Beliau bersama dengan Almarhum ...

Oleh : nayatullah Hasyim (Dosen Univ. Djuanda Bogor) Mulai ramai di media sosial tentang, apakah nanti kita shalat Idul Fitri atau tidak. Saya tidak ingin membahas itu. Biarkan mereka para ahli saja (ulama, dokter, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dll) yang membahasnya. Di tulisan singkat ini saya ingin membahas pengalaman saya. Seperti kita tahu, ketika Rasulallah ﷺ berhijrah ke Madinah, beliau ﷺ ...

Upaya Penyelundupan Hukum Oleh: Djudju Purwantoro Dalam kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi pandemi virus Covid-19, bertambah keprihatinan mendalam di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Justru, pada tanggal 5 Mei 2020, pemerintah menaikkan kembali besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020. Pasal 34 Ayat 1 Perpres tersebut mengatur bahwa ...

Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)   Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, agar setiap kali terjadi benturan antara aturan syariat dengan tradisi, mereka harus mengedepankan aturan syariat. Alah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا “Demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka ...

Oleh: Hersubeno Arief DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Di media sosial (medsos) bergema tagar #dprbunuhdiri, #dprkartumati, #dprbudakistana. Seruan netizen itu tidak salah. Dengan mengesahkan Perppu Covid —begitu media menyebutnya— DPR mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela. Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara dibabat habis. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Secara formal DPR tetap ada. Tapi ...