Catatan Hukum

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)   Jika kasus penodaan agama Sukmawati dan Abu Janda tidak diproses dengan serius padahal elemen delik penodaan agama mudah dibuktikan, maka negara ini berada dalam fase “darurat hukum” dan rezim yang membiarkan atau tak peduli dengan umat Islam yang merasa disakiti karena Nabi atau Agamanya ini dinistakan maka layak untuk disebut “Rezim Abu Janda”. ...

Oleh: Geisz Chalifah     Para loyalis Ahok sudah seperti pemilik negeri, mereka bebas berlaku apa saja bebas mengatakan apa saja. Satu diantaranya adalah Ade Armando, pegawai negeri yang menjadi dosen ini adalah contoh nyata dari mandulnya hukum bila mengarah kepada loyalis Ahok. Berkali-kali dilaporkan bahkan pernah menjadi tersangka kemudian status tersangkannya di SP3-kan, berujung pada pra peradilan dan pengadilan ...

Oleh: M. Rizal Fadillah (Pengamat Politik)     Peristiwa penusukan atau percobaan pembunuhan Menkopolhukam Wiranto di alun-alun Menes, Pandeglang, 10 Oktober lalu yang dilakukan oleh pasangan Syahril Alamsyah atau Abu Rara dan istrinya Fitri Andriyana merupakan peristiwa besar dan bersejarah. Keberanian luar biasa dengan senjata pisau “Naruto” melakukan aksi menerobos pengawalan. Wiranto di RSPAD dioperasi usus 40 cm. Dijenguk pejabat. ...

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. (Ketua LBH Pelita Umat)     “Jadi harap maklum bahwa jangan sampai ada pengertian organisasinya dilarang tetapi individualnya masih menyebarkan paham-paham khilafah dan anti-Pancasila. Nggak bisa. Karena tidak hanya HTI. Organisasi lainnya, ormas lainnya, pun, kalau menyebarkan ajaran anti-Pancasila dan anti-NKRI, juga ada undang-undang yang akan memasukkan dia di ranah hukum. Saya kira itu semua paham. ...

Oleh : Namran, U.M Belum lama ini, media mainstream sibuk menggoreng issue tentang “PERIZINAN” ormas, khususnya FPI. Issue yang dikembangkan adalah terminologi IZIN, untuk menggiring opini publik bahwa FPI adalah ormas tak berizin. Public discourse tentang lembaga perizinan ini sudah sejak lama dibincangkan, dan banyak sekali sesat pikir dan menyesatkan pikiran publik. Untuk itu, perlu ada narasi yang tegak diatas ...

Jumat (5/7) penulis membaca sebuah komentar dalam akun instragram ‘yusufmansurnew’ milik Yusuf Mansur yang ditulis oleh seorang warganet pemilik akun ‘rika_amelia19’. Di situ ‘rika_amelia19’ mempertanyakan nasib uang infestasi milik ibunya yang diberikan kepada Yusuf Mansur. Di situ ‘rika_amelia19’ menulis, “Ustadz gimana soal dana patungan usaha dulu tadz, ibu saya ikut investasi 18jt. Mohon infonya ustadz.” Rupanya, ibu dari ‘rika_amelia19’ ini ...

Oleh : Inayatullah Hasyim (Dosen FH Universitas Juanda, Bogor)   Sebagai pendukung 02, saya tentu kecewa dengan Putusan MK. Tetapi, hukum harus kita junjung bersama. Sembilan orang hakim MK adalah guardian konstitusi di negeri ini. Mereka telah disumpah saat memulai amanahnya. Maka, bagi saya, pemilu presiden telah usai. Tak ada lagi manfaat untuk saling mengejek atau mencemooh. MK telah memutus ...

Oleh: Radhar Tribaskoro     Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zulfa mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa (1) banyaknya bukti bukan faktor yang menentukan dalam memenangkan gugatan, dan (2) yang dibutuhkan adalah bukti yang relevan (dengan penambahan/pengurangan suara) dan secara signifikan bisa mengubah hasil pemilu. Terakhir (3) Hamdan Zulfa menekankan bahwa selisih suara yang besar adalah kendala yang besar untuk ...

Oleh: Inayatullah Hasyim (Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor) Suatu hari, Umar bin Khattab (RA) menjadi hakim atas dua orang yang berperkara. Umar bin Khattab (RA) berkata kepada penggugat, “Siapa saksi yang engkau ajukan?”. Sang penggugat menjawab, “Engkau ya Amirul Mukminin, bukankah engkau mengetahui perkara ini dengan terang-benderang”. Umar bin Khattab (RA) menjawab, ان شئتما شهدت ولم ٲحكم ٲو ٲحكم ...

Oleh: Iramawati Oemar Sejak Pilpres langsung pertama kali digelar di tahun 2004 yang diikuti oleh 5 pasangan capres dan cawapres, selalu saja ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah 3 kali pula MK menolak gugatan paslon. Di tahun 2004 gugatan paslon Wiranto – Wahid ditolak, di tahun 2009 gugatan paslon Mega – Prabowo dan JK – Wiranto juga ...