Catatan Hukum

Oleh : Namran, U.M Belum lama ini, media mainstream sibuk menggoreng issue tentang “PERIZINAN” ormas, khususnya FPI. Issue yang dikembangkan adalah terminologi IZIN, untuk menggiring opini publik bahwa FPI adalah ormas tak berizin. Public discourse tentang lembaga perizinan ini sudah sejak lama dibincangkan, dan banyak sekali sesat pikir dan menyesatkan pikiran publik. Untuk itu, perlu ada narasi yang tegak diatas ...

Jumat (5/7) penulis membaca sebuah komentar dalam akun instragram ‘yusufmansurnew’ milik Yusuf Mansur yang ditulis oleh seorang warganet pemilik akun ‘rika_amelia19’. Di situ ‘rika_amelia19’ mempertanyakan nasib uang infestasi milik ibunya yang diberikan kepada Yusuf Mansur. Di situ ‘rika_amelia19’ menulis, “Ustadz gimana soal dana patungan usaha dulu tadz, ibu saya ikut investasi 18jt. Mohon infonya ustadz.” Rupanya, ibu dari ‘rika_amelia19’ ini ...

Oleh : Inayatullah Hasyim (Dosen FH Universitas Juanda, Bogor)   Sebagai pendukung 02, saya tentu kecewa dengan Putusan MK. Tetapi, hukum harus kita junjung bersama. Sembilan orang hakim MK adalah guardian konstitusi di negeri ini. Mereka telah disumpah saat memulai amanahnya. Maka, bagi saya, pemilu presiden telah usai. Tak ada lagi manfaat untuk saling mengejek atau mencemooh. MK telah memutus ...

Oleh: Radhar Tribaskoro     Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zulfa mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa (1) banyaknya bukti bukan faktor yang menentukan dalam memenangkan gugatan, dan (2) yang dibutuhkan adalah bukti yang relevan (dengan penambahan/pengurangan suara) dan secara signifikan bisa mengubah hasil pemilu. Terakhir (3) Hamdan Zulfa menekankan bahwa selisih suara yang besar adalah kendala yang besar untuk ...

Oleh: Inayatullah Hasyim (Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor) Suatu hari, Umar bin Khattab (RA) menjadi hakim atas dua orang yang berperkara. Umar bin Khattab (RA) berkata kepada penggugat, “Siapa saksi yang engkau ajukan?”. Sang penggugat menjawab, “Engkau ya Amirul Mukminin, bukankah engkau mengetahui perkara ini dengan terang-benderang”. Umar bin Khattab (RA) menjawab, ان شئتما شهدت ولم ٲحكم ٲو ٲحكم ...

Oleh: Iramawati Oemar Sejak Pilpres langsung pertama kali digelar di tahun 2004 yang diikuti oleh 5 pasangan capres dan cawapres, selalu saja ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah 3 kali pula MK menolak gugatan paslon. Di tahun 2004 gugatan paslon Wiranto – Wahid ditolak, di tahun 2009 gugatan paslon Mega – Prabowo dan JK – Wiranto juga ...

Objek gugatan pasangan 02 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan 01 sebagai pemenang Pilpres. Para lawyer 02 saya yakin faham betul tentang itu. Karena itu, jangan buang waktu untuk debat atau komentar yang tak perlu. Petitum dalam gugatan harus fokus pada keputusan KPU itu agar terhindar dari _obscuur libel (gugatan kabur). Kita tahu, ...

  Dugaan banyak pihak bahwa polisi tidak akan menetapkan Yusuf Mansur sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan yang ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terbukti sudah. Tanggal 21 Maret lalu, Polda DIY menerbitkan Surat Pemberhentian Proses Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut yang berlangsung sejak November 2017 itu. Kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Yusuf Mansur dalam program Investasi ...

  Kamis (28/3) kemarin adalah Kamis yang kesekian Ny. Suripah (dalam dokumen lain tertulis ‘Musripah’) datang dan mengikuti persidangan di Pengadila Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di sini, anak laki-laki sulungnya, Achfas Achsien yang juga Direktur Paytren Asset Managemen (PAM) perusahaan milik Yusuf Mansur ini, berperkara dengan tiga anaknya yang lain, yakni Enie Aryani Achsien, Yati Achyatie Achsien dan Arwani Achsien. ...

Oleh : Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjend LBH PELITA UMAT)   Untuk membedah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) saya akan menggunakan “argumentum a contrario” atau menafsirkan undang-undang secara berlawanan . Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal ...