Oleh: Tarmidzi Yusuf     Zaman gini masih mempersoalkan cadar dan celana cingkrang. Telat bro. Akhir 1980 dan awal 1990 kita masih ingat larangan jilbab dan kasus jilbab beracun. Masyarakat resah. Gelombang fitnah terhadap wanita muslimah yang menggunakan jilbab syar’i. Apa lantas orang takut menggunakan jilbab syar’i? Tidak. Justeru era kebangkitan muslimah telah dimulai. Lihatlah hari ini. Kalau dulu pengguna ...

  Oleh: Tatak Ujiyati     Ada anggaran aneh lem aibon Rp 82.8 M di dalam input Rencana Kerja SKPD/UKPD. Dinas Pendidikan menyatakan sudin 1 Jakarta salah input, sebab seharusnya anggaran itu untuk dana BOS. Temuan anggaran lem aibon disiarkan ke publik dan menjadi bahasan ramai di media. Sebelum legislator PSI blow up temuan itu, pada tanggal 23 Oktober 2019, ...

Oleh: M. Rizal Fadillah (Pengamat Politik)     Peristiwa penusukan atau percobaan pembunuhan Menkopolhukam Wiranto di alun-alun Menes, Pandeglang, 10 Oktober lalu yang dilakukan oleh pasangan Syahril Alamsyah atau Abu Rara dan istrinya Fitri Andriyana merupakan peristiwa besar dan bersejarah. Keberanian luar biasa dengan senjata pisau “Naruto” melakukan aksi menerobos pengawalan. Wiranto di RSPAD dioperasi usus 40 cm. Dijenguk pejabat. ...

Oleh: Tarmidzi Yusuf   Jujur sebenarnya rakyat sudah muak dengan isu radikalisme. Hubungan antar ummat beragama sangat baik. Pergaulan sehari-hari sangat harmonis. Bahu membahu antar ummat beragama tanpa sekat agama dalam hubungan muamalah. Kita mungkin super heran dengan hantu lama bernama radikalisme dan terorisme. Menakutkan dan menyeramkan. Entah untuk apa tujuannya, kitapun pusing memikirkan tingkah laku elit politik negeri ini. ...

Oleh: Tarmidzi Yusuf     Di ILC, Selasa, 29 Oktober 2019 Menko Polhukam Mahfud MD menantang untuk berdebat tentang radikalisme. Siapa takut? Sepanjang debat dilakukan fair, terbuka, jujur dan untuk mengungkap isu besar tentang radikalisme. Apa sebenarnya agenda besar dibalik isu radikalisme dengan menyasar ummat Islam.  Wajar rakyat bertanya-tanya karena isu radikalisme tidak diungkap secara transparan dan independen. Bila perlu ...

Oleh: Tarmidzi Yusuf   Presiden dan Wapres sudah dilantik. Menteri dan Wakil Menteri juga sudah dilantik. Kabinet bagai sebuah kampung di Surabaya, kampung warna-warni. Tidak hanya asal-usul menteri dan wakil menteri yang berbeda latar belakang politik, ideologi, keahlian dan agama. Ada yang dari partai koalisi, ada pula dari partai non koalisi. Ada yang terang-terangan dari partai, ada pula yang setengah ...

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc (Dosen FISIP UNAS- Pemerhati Kebijakan Publik)     Kementerian Pendidikan berbeda dengan kementerian lainnya. Kementerian ini adalah paling tua, tidak pernah diliquidasi. Sebab masalah pendidikan tercantum dalam UU Dasar 1945. Pemerintah tidak bisa membubarkan kementerian ini, karena nomenklaturnya ada di Konstitusi. Hanya bisa dibubarkan jika disetujui DPR. Bahkan satu-satunya sektor adalah sektor pendidikan ...

Oleh: Tatak Ujiyati   Pemprov DKI dituding (oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI –red) tak transparan soal anggaran karena tak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di web e budgeting Pemprov DKI. Tudingan ini ngawur. Pertama, transparansi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI sebenarnya sudah lebih jauh daripada standar yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan. Kedua, banyak daerah lain ...

Oleh: HM Joesoef (Wartawan Senior)   Graha Sarina Vidi, sebuah gedung pertemuan yang terletak di Jalan Raya Yogya – Magelang, Sabtu (26/10) pekan lalu, terlihat ramai. Gedung yang berdaya tampung 2500 orang itu, pagi itu punya hajatan: Wisuda sarjana sebuah perguruan tinggi swasta. Di belakang gedung, ada hamparan tanah kosong yang diapakai untuk parkiran mobil. Hanya hamparan, tak ada tanda-tanda ...

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)   Setelah menyatakan mundur dari jabatan Menteri Hukum dan HAM konon ingin fokus di DPR RI, ternyata yang bersangkutan diangkat jadi menteri lagi. Orang bertanya ada permainan apa. Alasan agar dibuat wajar adalah Yasona menyadari “berat” nya menjalankan roda kementrian. Akan tetapi karena “diminta” Presiden maka tak dapat menolak jabatan tersebut. Fakta sebenarnya selayaknya ...