Thayyibah
Oleh : Peter F. Gontha
Seandainya ijazah Presiden Joko Widodo itu memang palsu, saya masih bisa memahami jika beliau memilih untuk tidak menunjukkannya. Dalam situasi seperti itu, manusia bisa bersikap defensif. Kita bahkan bisa memilih untuk memaafkan.
Namun justru yang jauh lebih sulit dipahami—bahkan terasa kejam—adalah kemungkinan sebaliknya.
Jika ijazah itu sebenarnya asli, sah, dan tidak bermasalah, lalu mengapa polemik ini dibiarkan berlarut-larut selama lebih dari dua setengah tahun?
Mengapa rakyat dibiarkan terpecah, dipaksa berpikir dalam kebingungan, saling berhadapan, bahkan saling mencurigai satu sama lain?
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan dan kesenjangan yang nyata, energi bangsa seharusnya difokuskan pada hal-hal produktif—membangun, bekerja, dan mencari solusi. Bukan habis untuk mengurusi sebuah polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana.
Di situlah letak kekejamannya.
Bukan pada benar atau salahnya ijazah itu semata, tetapi pada dampak sosial yang ditimbulkan—perpecahan, kelelahan publik, dan pembelokan perhatian dari persoalan yang jauh lebih mendesak.
Jika ijazah itu palsu, saya bisa mengerti reaksi manusiawi untuk bertahan.
Namun jika ijazah itu benar—dan polemik ini tetap dibiarkan—maka yang kita hadapi bukan sekadar persoalan fakta, melainkan sebuah pilihan politik yang mengorbankan ketenangan dan persatuan rakyat.
Dan itu jauh lebih sulit untuk dimaafkan.
Harusnya seorang negarawan yg sdh 10 tahun berkuasa diberikan kekuasaan oleh rakyat…. ….tau diri!!!
