Thayyibah
thayyibah.com :: Saat ini aparatur penegak hukum kita sedang diuji keprofesionalitasnya dalam menangani kasus korupsi yang menjerat beberapa pembesar Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ini adalah salah satu partai pendukung pemerintah, pendukung Jokowi.
Kita sempat digemparkan dengan penangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap OC Kaligis, lawyer kondang yang kerap kali mengkritik KPK juga pembela beberapa koruptor yang dijerat KPK. OC Kaligis sendiri adalah salah satu petinggi Nasdem. OC Kaligis sebagai tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara.
Kini, KPK kembali menetapkan petinggi Nasdem lainnya sebagai tersangka korupsi, yakni Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Selain sebagai Sekjen Partai Nasdem Rio Capella juga menjabat anggota DPR.
Patrice rupanya akan dijerat dalam banyak masalah, mulai dari gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal pada sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Patrice adalah salah satu pendiri Partai Nasdem dan sempat menjadi ketua umum sebelum akhirnya digantikan oleh Surya Paloh. Penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh KPK merupakan pukulan telak sekaligus poin memalukan bagi Partai Nasdem. Betapa tidak, partai yang terus menerus menyuarakan pemberantasan korupsi dan mengusung slogan restorasi dengan mengerakkan Metro tv dan harian Media Indinesia sebagai corongnya itu, malah tersangkut kasus korupsi.
Sebelum OC Kaligis dan Patrice Rio Capella terseret arus korupsi, beberapa fungsionaris Partai Nasdem juga sudah terjerat kasus korupsi. Mereka adalah mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu yang terpilih jadi anggota DPR periode 2014-2019. Dia sudah dijadikan tersangka dalam kasus penggelembungan harga proyek pembangunan PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka tahun 2009-2010. Kemudian dia juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai di Provinsi Papua tahun 2008.
Ketua (DPD) Partai Nasdem Gunungkidul, R Suyanto, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Wonosari. Mantan Kepala Desa Serut, Kecamatan Gendangsari, itu tersangkut korupsi penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 500 juta.
Sementara, kita semua tau kalau Jaksa Agung HM. Prasetyo juga orang kontroversial karena berasal dari kalangan politisi Partai Nasdem. Hal yang sangat disayangkan, posisi strategis di bidang hukum tidak diisi oleh orang yang bukan profesional, melainkan dari kalangan partai. Padahal Jokowi sendiri sudah berjanji akan menghindari hal ini pada masa kampanye dahulu. Mengkhianati janji sendiri, itulah yang terjadi pada Jokowi saat ini.
Meskipun HM. Prasetyo melepaskan kedudukannya di partai, tidak bisa dipungkiri jika selanjutnya akan tersandera oleh partai penyokongnya, Partai Nasdem. Mengingat posisi Jaksa Agung yang kontroversial itu, maka bisa saja dia tidak bisa bersikap professional jika ada kasus-kasus yang ditangani langsung oleh Jaksa Agung yang di dalamnya tersangkut orang-orang Partai Nasdem.
Menjadi pertanyaan kita, apa yang ada dalam hati dan pikiran orang-orang Partai Nasdem? Apa sesungguhnya yang mereka perjuangkan dengan partai itu? Pemberantasan korupsi dan restorasi yang mereka dengungkan itu apakah hanya pemanis bibir untuk meraih simpati rakyat? Karena baru saja setahun umur mereka di parlemen, baru saja setahun mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan, kasus korupsi sudah menjerat para fungsionarisnya. Bagaimana jika mereka bertahan sampai lima tahun mendatang?
Sekarang, tentu kita menagih janji Surya Paloh yang pernah sesumbar akan mengevaluasi eksistensi Partai Nadem jika ada anggotanya terlibat korupsi. Jadi, sekarang apa lagi yang ditunggu oleh Surya Paloh? (darso arief/thayyibah)
