Thayyibah
Oleh: Tarmidzi Yusuf
Koalisi Megaprojo (Megawati, Prabowo dan Jokowi) merupakan koalisi pengganti setelah Koalisi Adil Makmur (KAM) dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) resmi bubar.
KAM koalisi partai pendukung Prabowo – Sandi terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Sementara KIK terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan partai non parlemen seperti PSI, PBB dan PKPI.
Mungkin Anda bertanya-tanya setelah menang koq KIK dibubarkan. Bukankah mereka anggota KIK telah berdarah-darah memenangkan Jokma. Setelah Jokma menang koalisi bubar. Masuk akal KAM dibubarkan karena mereka “kalah”. Kalau KIK, aneh dibubarkan. Ada apa?
Salahsatu poin hasil pertemuan MRT dan lobby nasi goreng antara Jokowi – Prabowo dan Megawati – Prabowo ditengarai pembubaran koalisi sebagai syarat rekonsiliasi. Beberapa hari pasca lobby nasi goreng, KIK resmi bubar. Bubarnya koalisi partai pengusung Capres – Cawapres dianggap sebagai babak baru rekonsiliasi menuju koalisi baru, yaitu koalisi Megaprojo.
Ada 3 faksi utama Megaprojo. Faksi Megawati mewakili PDIP. Faksi Prabowo mewakili Gerindra. Apakah PAN diam-diam ikut faksi Prabowo karena Zulkifli Hasan sudah bertemu Jokowi di Istana? Faksi Jokowi terdiri dari Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Yang agak liar Nasdem. Bisa saja Nasdem keluar dari faksi Jokowi bila susunan kabinet tidak sesuai harapan Nasdem. Ada kemungkinan Nasdem menyusul PKS sebagai oposisi alias penyeimbang.
Rekonsiliasi dan terbentuknya koalisi baru, Megaprojo pasca Pilpres tentu menjadi tanda tanya semua orang. Babak baru pertarungan Koalisi Megaprojo versus “kekuatan politik merah” yang telah malang melintang hampir 15 tahun terakhir dalam jagad perpolitikan Indonesia. Apakah mereka, “kekuatan politik merah” rela bersatunya Megaprojo? Apakah ada kaitannya kerusuhan di beberapa daerah sebagai respon atas terbentuknya koalisi baru, Megaprojo? Termasuk disahkannya revisi UU KPK sebagai upaya mengamputasi “kekuatan politik merah” dalam “mengendalikan” KPK sebagai bargaining politik dengan mendesak Perppu KPK? Benarkah adem ayemnya pesta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta dibatalkannya konser budaya sebagai pesta kemenangan Jokma antisipasi dari “penyusup”?. Menang tanpa pesta.
Betulkah ada ketidakrelaan kekuatan politik tertentu terhadap Koalisi Megaprojo? Kekuatan politik yang akan menelan pil pahit tersingkir dari arena kekuasaan? Apakah diamnya HRS dan Amien Rais sebagai “restu” terhadap Prabowo berkoalisi dengan Mega – Jokowi dengan deal-deal tertentu? Jangan-jangan kasus Ninoy sebagai upaya adu domba antara ummat Islam dan Megaprojo? Ancaman penggagalan pelantikan Jokma bukan lagi ummat Islam mantan pendukung Prabowo-Sandi tapi kekuatan lain yang tidak rela Megaprojo berkuasa.
Kekuatan politik tertentu tidak bisa dianggap enteng karena mereka sangat mahir dan lihai memainkan isu dan politik adu domba.
Kita tunggu apa yang akan terjadi hari ini sampai menjelang pelantikan dan pengumuman kabinet baru.
