Pemerintah Cina Kembali Tindak Keras Ibadah Ramadhan Muslim Uighur

thayyibah.com :: Pemerintah Cina lagi-lagi menindak keras Muslim Minoritas Uighur yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1440 H ini. Tak hanya puasa, sejumlah praktik keagamaan juga menjadi pembenaran atas tindakan brutal mereka.

Menurut organisasi Human Rights Watch dan para aktivis, pembatasan itu terutama diberlakukan di Provinsi Xinjiang yang mayoritas penduduknya Muslim di mana otoritas Cina sering kali tinggal di rumah keluarga Muslim untuk menekan kegiatan keagamaan mereka.

Amnesty International mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis akhir pekan lalu, otoritas Cina memandang puasa Ramadan bersama dengan aktivitas lain yang berafiliasi keagamaan termasuk jenggot, jilbab, salat 5 waktu, dan larangan konsumsi alkohol sebagai tanda ekstrimisme.

“Semua ini bisa membuat Anda berada di salah satu kamp penataran Xinjiang yang oleh pemerintah disebut “pusat transformasi-melalui-pendidikan,” dituliskan dalam laporan itu.

Otoritas Cina telah lama memandang agama terorganisir sebagai ancaman terhadap kesetiaan partai dan menjaga kontrol ketat pada semua kelompok agama. Minoritas Muslim di wilayah Xinjiang telah menanggung beban tindakan keras yang jauh lebih agresif.

Alip Erkin, seorang aktivis media dari Buletin Uighur, mengatakan, meski pembatasan puasa Ramadan di sekolah dan kantor pemerintah telah ada selama beberapa dekade, pengawasan dan penahanan massal telah meningkat selama tiga tahun terakhir dalam upaya untuk menghentikan keluarga di sana dari mengikuti tradisi Muslim bahkan di rumah mereka sendiri.

Erkin mengatakan orang-orang sekarang khawatir mereka akan dikirim ke kamp-kamp penataran “jika mereka terlibat dalam kegiatan keagamaan atau mengungkapkan identitas agama atau budaya tradisional mereka”.

ABC menghubungi kantor Administrasi Urusan Agama Nasional Cina untuk memberikan komentar, tetapi belum ada tanggapan. Pihak berwenang Cina sebelumnya mengatakan, pihak mereka tidak membatasi praktik Ramadan.

Pada tahun 2016, Dewan Negara Cina menerbitkan sebuah dokumen berjudul Kebebasan Beragama Beragama di Xinjiang, yang mengatakan perasaan dan kebutuhan agama warga negara dihormati sepenuhnya.

Dikuliahi nilai-nilai sosialis

Erkin, yang sekarang tinggal di Australia, mengatakan selama masa sekolahnya, puasa dan berdoa selama Ramadan tidak dianjurkan.

“Pada tahun 2014, larangan itu semakin intensif,” katanya.

“Mereka mulai mengumpulkan orang-orang di tempat kerja dan sekolah mereka dan memberi mereka makan siang untuk memastikan mereka tidak berpuasa.”

ABC telah menemukan posting-an dan pemberitahuan di berbagai situs pemerintah yang berasal dari tahun 2014 dan 2015 yang melarang tradisi puasa dan Ramadan, dan memeringatkan bahwa setiap restoran yang tutup selama Ramadan berisiko kehilangan lisensi.

Situs-situs pemerintah itu tampaknya tidak memiliki posting-an terbaru yang melarang puasa dan salat, tetapi para aktivis mengatakan larangan tak resmi bagi pelajar dan pejabat pemerintah tetap diberlakukan di seluruh Cina.

Tindakan keras terhadap kebebasan beragama di rumah juga telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Meski ada pembatasan ketat di lembaga pemerintah di seluruh Cina selama 2014 dan 2015, Erkin mengatakan keluarga masih diberi kebebasan beragama di rumah.

“Ayah saya, yang adalah seorang pengusaha dan tidak memiliki koneksi ke Pemerintah, dahulu bisa berpuasa di rumah tanpa batasan,” kata Erkin.

Tetapi pada Mei 2017 semua itu berubah, katanya, dan ayahnya – yang adalah seorang Muslim yang taat – ditahan.

Pada tahun yang sama, laporan-laporan tentang penawanan massal mulai muncul dan pengawasan ditingkatkan.

PBB memperkirakan hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp penataran di Provinsi Xinjiang sejak 2017.

Kamera dan perekam audio kini ditemui di setiap jalan dan memantau pintu banyak rumah.

Keluarga diawasi

Pejabat pemerintah juga mulai melakukan kunjungan rumah rutin di Xinjiang di mana “keluarga diharuskan untuk memberikan informasi kepada petugas tentang kehidupan dan pandangan politik mereka, dan menjadi sasaran indoktrinasi politik”, menurut laporan Human Rights Watch dari Mei tahun lalu.

Aileen, 37, seorang Muslim Hui dari Provinsi Gansu, mengatakan para pejabat secara rutin menggeledah rumah dan tinggal bersama keluarga di Xinjiang selama sekitar satu minggu untuk memastikan tidak ada praktik keagamaan di dalam rumah itu.

Jika barang-barang seperti sajadah atau buku-buku keagamaan ditemukan, mereka biasanya ditahan, kata Aileen yang meminta agar dikutip nama depannya saja untuk melindungi anggota keluarga yang masih tinggal di Cina.

“Kebanyakan orang tak lagi menyimpan Alquran di rumah mereka,” katanya.

Selain “tinggal di rumah”, para pejabat lokal secara teratur mengunjungi keluarga-keluarga dengan mendadak untuk memeriksa mereka tidak berpuasa atau berdoa, kata Erkin.

Ceramah tentang “nilai-nilai inti sosialis juga sering diadakan untuk “menyapa Ramadan”, menurut sebuah artikel dari media pemerintah Cina, Global Times, yang diterbitkan tahun lalu.

Erkin menggambarkan satu ceramah seperti itu di mana seorang pejabat pemerintah menginstruksikan orang untuk tidak menggunakan sapaan khas Muslim seperti Assalamualaikum, yang berarti damai besertamu.

Sasaran utama pengawasan dan penahanan adalah etnis Uyghur, salah satu dari beberapa minoritas Muslim yang tinggal di Cina yang telah berjuang untuk kemerdekaan dari Cina di masa lalu.

Meski ada pengawasan dan beberapa pembatasan pada praktik keagamaan di wilayah lain di Cina, Aileen, yang sekarang menjadi penduduk Australia, mengatakan keluarganya di Gansu masih diizinkan untuk berpuasa dan berdoa.

Tetapi di Provinsi Xinjiang, semua Muslim telah mengalami penahanan dan larangan praktik keagamaan.

Kampanye balas dendam

Di Xinjiang, Erkin mengatakan ancaman penangkapan telah menciptakan iklim ketakutan di mana orang-orang “menyensor diri sendiri” dari aktivitas keagamaan dan terlalu takut untuk berpuasa di rumah mereka sendiri.

Aktivis di seluruh dunia telah menyerukan gerakan #FastFromCina sebagai balasan atas larangan itu, menyerukan umat Islam dan pendukung hak asasi manusia untuk menahan diri dari membeli produk-produk Cina untuk mendukung minoritas Muslim Cina yang tertindas.

“Cina adalah satu-satunya tempat di dunia di mana umat Islam tidak boleh berpuasa,” kata sebuah posting-an di situs Save Uighur yang mengumumkan kampanye tersebut.

“Kami menyerukan kepada orang-orang yang peduli pada kebebasan beragama untuk tidak membeli produk Cina selama bulan Ramadan.”

“Ramadhan adalah tentang mengurangi konsumsi dan berbagi lebih banyak. Jadi mari kita berpuasa dari produk Cina sebagai solidaritas untuk mereka yang tidak bisa berpuasa di Cina.”

Postingan Twitter dan posting Facebook yang berisi tagar #FastFromCina telah diunggah dari banyak negara termasuk AS, Australia, Inggris, dan negara-negara di seluruh Timur Tengah.

“Ramadhan yang akan datang ini, jangan hanya berpuasa dari makanan dan air, tetapi juga dari produk-produk buatan Cina,” tulis Aydin Anwar, warga Uighur-Amerika di Twitter.

“Ini akan menjadi langkah besar ke depan dalam menantang genosida Cina terhadap warga Uyghur dan bangsa Altaik (yang banyak mendiami wilayah Asia Tengah dan Barat) lainnya.” (thayyibah.com)