Thayyibah
thayyibah.com :: Otoritas Pemerintah China di Xinjiang mengalami nasib buruk di awal Juni 2015 ini. Pasalnya mereka dilarang menjalankan ibadah puasa tahun ini. Pelarang ini secara resmi diumumkan pemerintah dalam situs resminya Senin (6/6/2016) dimana umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa.
“Anggota partai, kader, pegawai negeri sipil, siswa dan anak-anak dilarang puasa di Ramadan dan dilarang ikut ambil bagian dalam aktivitas keagamaan. Selama bulan Ramadhan, bisnis makanan dan minuman dilarang tutup,” ujar peringatan di situs pemerintah kota Korla di Xinjiang seperti dimuat timeindonesia.co.id
lebih lanjut menurut situs tersebut, pelarang bukan hanya menjalankan ibadah puasa namun warga diimbau “mencegah siswa dan guru dari semua sekolah masuk masjid untuk melakukan aktivitas keagamaan”, selama Ramadhan.
Menindaklanjuti pengumuman pemerintah Xinjiang tersebut para pejabat sepakat untuk meningkatkan kontak dengan orang tua untuk mencegah puasa selama Ramadhan seperti dimuat situs Ethnicities Religion.
Xinjiang merupakan rumah bagi lebih dari 10 juta minoritas Uighur yang umumnya Muslim. Pemerintah China juga memerintahkan restoran untuk tetap terbuka untuk umum.
Wilayah Xinjiang merupakan tempat seringnya terjadinya konflik antara etnis Uighur dan pasukan keamanan negara. Dan pemerintah menuduh Muslim Uighur sebagai pelaku terjadinya berbagai serangan mematikan di sana.
Namun Pemerintah China membantah pelarangan tersebut dan menjamin kebebasan beragama bagi warga Muslim Uighur. “Selama bulan suci Ramadan, apakah restoran halal akan tutup atau tetap buka, semua ditentukan pemilik masing-masing tanpa ada campur tangan (pemerintah),” demikian laporan pemerintah soal kebebasan beragama di Xinjiang, seperti dilansir Reuters, Kamis (2/6/2016) yang dimuat detik.com
“Tidak ada warga yang akan mengalami diskriminasi maupun perlakuan tidak adil karena menganut, atau tidak menganut, agama tertentu,” imbuh laporan itu.
Terkait dengan persoalan ini Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini meminta agar pemerintah Indonesia mengefektifkan diplomasi khususnya dalam bidang HAM kepada China terkait kebijakan negara itu melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadhan
“Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah China, agar China menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” katanya di Jakarta, Rabu seperti dilansir newsjs.com
Jazuli sangat optimis, menurutnya Pemerintahan Jokowi sekarang dikenal dekat dengan pemerintah Tiongkok dapat melakukan diplomasi yang efektif, baik langsung maupun dengan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama.
Lebih lanjut Jazuli menambahkan bahwa pelarangan puasa ini sangat bertentangan dengan HAM yang seharusnya kebijakan itu dicabut.
Tindakan Pemerintah Tiongkok (China, red) yang melarang Muslim Uighur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kami mengimbau Pemerintah Tiongkok agar memperkenankan Umat Islam menjalankan ibadahnya,” ujarnya. (azah)
