Thayyibah
Oleh: Joko Intarto
Hanya di Indonesia, laut bisa dikavling-kavling dan setiap kavling bisa diterbitkan sertifikat. Potret buruk birokrasi korup.
Sedikit demi sedikit, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme antara pengusaha brengsek dengan pejabat jahat, akhirnya terbongkar juga. Desas-desus yang menyebutkan laut yang dipagari sebenarnya sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) ternyata terbukti.
Menteri ATR/BPN Nurson Wachid sendiri yang mengakui hal tersebut. Laut yang dipagari itu terdiri atas ratusan bidang lahan, yang masing-masing telah terbit sertifikatnya. Secara keseluruhan, sertifikat itu terdiri atas Sertifikat hak milik (SHM) 17 bidang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 263 bidang.
Adapun HGB tersebut terbit atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang dan perorangan sebanyak 9 bidang. ”Semua sertifikat terbit pada tahun 2023,” kata Nusron.
Selama kurun tahun 2023 – 2024, ada tiga sosok yang secara bergantian menjadi menteri ATR/BPN. Namun demikian, posisi wakil menteri tetap dipegang orang yang sama.
Berdasarkan data, pada januari 2023, Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto. Sedangkan wakil menteri dijabat oleh Raja Juli Antoni.
AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada 21 Februari 2024, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menkopolhukam menggantikan Prof Machfud MD. Namun Raja Juli Antoni tetap menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.
Pada 20 Oktober 2024, Nusron Wahid resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto menggantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Sedangkan jabatan Wakil Menteri ATR/BPN tetap dipegang Raja Juli Antoni.
Menarik untuk mengetahui pada periode kepemimpinan siapa sertifikat SHM dan HGB di atas laut itu diproses dan diterbitkan…(jto)
