“Kita akan cari satu tempat kosong, kita punya masih banyak, ribuan pulau yang masih kosong. Rencana akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit, bukan hanya Corona. Presiden minta yang jangka panjang disiapkan RS khusus yang menangani virus-virus menular,” kata Mahfud di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Kamis (6/2).
Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, dan pejabat terkait lainnya.
“Di situ ada pusat rehabilitasi, pulaunya ini masih dicari, yang sekarang dipastikan corona ini belum satu pun ada orang kena di Indonesia,” kata Mahfud menegaskan.
Terkait dengan seorang WNI asisten rumah tangga yang dinyatakan positif coronavirus di Singapura, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin membawa kembali ke dalam negeri. “Tidak mungkin kita membawa orang terkena virus karena pemerintah Tiongkok pun mengatakan tidak boleh bawa keluar. Jadi, yang di Natuna itu orang sehat semua. Cuma memang harus ikut prosedur internasional karena keluar dari sana harus 14 hari dahulu diisolasi di sana,” ujar Mahfud.
Pada hari Ahad (2/2), pemerintah telah mengevakuasi 237 orang WNI ditambah satu orang WNA yang merupakan suami dari seorang WNI dari Provinsi Hubei, termasuk lima orang dari Kemenlu dan 42 anggota tim penjemput yang saat ini dikarantina di Natuna untuk memastikan mereka tidak tertular virus 2019-nCoV.
Di provinsi Hubei sebenarnya ada 245 WNI. Namun, empat orang WNI menolak untuk kembali ke Indonesia, sedangkan tiga orang tidak lolos pemeriksaan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk kembali ke Indonesia.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, KSP akan menjadi pusat informasi dan komunikasi dampak coronavirus yang akan menggabungkan berbagai data dari Menkopolhukam, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Menkominfo, Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga lainnya.
“Kita sepakat untuk menentukan KSP sebagai posko, tempat pusat informasi dan komunikasi dampak virus corona. Data dihimpun di sini semua akan secara aktif menyampaikan hal yang perlu disampaikan,” kata Moeldoko.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada penurunan ekspor dan impor Indonesia pascacoronavirus.
“Di pelabuhan tidak ada penurunan ekpsor dan impor, semua masih berjalan dengan baik, berikutnya kementerian perhubungan agar domestic carrier mendapat diskon khusus untuk destinasi ke Bali, Sulawesi Utara, dan Bintan berikutnya yang sangat penting Indonesia sudah punya alat untuk mendeteksi virus corona,” kata Moeldoko.
Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi merebaknya coronavirus di dunia yang diawali dari kota Wuhan, provinsi Hubei, RRT. Kebijakan-kebijakan itu adalah penghentian sementara impor hewan hidup dari RRT, penghentian sementara penerbangan langsung dari dan ke RRT sejak Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB, pembatasan semua pendatang yang baru tiba dari RRT, dan mereka yang sudah berada di sana selama 14 hari tidak diperbolehkan untuk masuk maupun transit di Indonesia, penghentian sementara bebas visa kunjungan maupun visa on arrival untuk warga RRT serta meminta WNI untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke RRT.
Total lebih dari 27.600 kasus dikonfirmasi terjangkit coronavirus hingga Kamis (6/2) dengan total kematian akibat virus ini meningkat menjadi 564 orang total seluruh dunia. Saat ini setidaknya ada 26 negara yang mengonfirmasi coronavirus.
Pemerintah RRT telah mengisolasi puluhan kota sebagai bagian dari tindakan karantina, menempatkan larangan bepergian pada hampir 10 juta warga negara Cina di beberapa provinsi. Meski begitu, pemerintah RRT mengklaim banyak pasien Koronavirus sembuh. Dari data gisandata.maps, ada 1,124 orang pulih dari coronavirus.
Sumber: republika.co.id