Thayyibah
Oleh : Dr. Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
Lagi-lagi, darah tertumpah. Nyawa melayang. Anak-anak tak berdosa kehilangan hak hidupnya. Gara-gara sembako. Mereka seolah jadi tumbal. Dikorbankan. Entah oleh siapa. Pemprov DKI? Gubernur sudah membuat pergub. Soal hak pakai Monas. Wagub melalui dinas pariwisata telah memberi arahan. Kepada anak-anak muda yang bersemangat dan jadi panitia. Dilanggar, kata pemprov. Dan, liang kubur memanggil dua anak itu. Usia sangat belia. Rizky, 10 tahun dan Mahesa Junaedi, 12 tahun. Kenapa harus pemprov yang disalahkan? “Maling teriak maling” itu sudah basi. Tak lagi laku di negeri ini.
Jika itu anak anda yang terinjak-injak. Jika itu keponakan anda yang kepencet. Jika itu adik anda yang mati. Tak terbayang bukan?
Media sepi. Tak ada pemberitaan. Sementara ketika seorang ibu dengan anaknya yang “seperti sengaja” memancing kerumunan orang yang kontras baju politiknya, diteriakin di acara Car Free Day (CFD), ramai berita. Media sibuk. Salah seorang mantan ketua MK ikut komentar. Ungkapkan bela sungkawa. Kok jadi melow? Seolah peristiwa besar. Lebih besar dari hilangnya nyawa dua anak belia di Monas. Lebih besar dari tangisan dua orang ibu yang kehilangan anaknya yang mati. Lalu muncul framming: “gara-gara Anies, Monas kotor oleh sampah”. Lah, makin gak nyambung.
Media tidak adil. Sudah sejak lama. Tak lagi berimbang. Hilang salah satu fungsinya: kontrol sosial. Jika ini terus terjadi, kemarahan rakyat akan terus tumbuh. Kepada siapa? Tentu kepada pihak yang membuat media lumpuh.
Ada yang bilang, Monas dan Jakarta ingin dimerahkan. Nyaingi 212? Apa perlunya? Jakarta itu ibu kota. Warna-warni jadi indah. Putih, hijau, biru, kuning dan merah, jauh lebih enak dilihat mata. Itulah kebhinekaan. Tidakkah ini ajaran leluhur bangsa? Tidakkah itu ajaran semua agama? Indahnya jika perayaan hari besar agama, apapun agamanya, termasuk perayaan di Monas, 28 April kemarin, damai dan niat kebangsaan itu tetap terjaga. Untuk wujudkan itu semua, tak mesti memobilisasi massa dari luar Jakarta. Tak perlu memerahkan Ibu Kota. Tak perlu ada bagi-bagi srmbako. Tak perlu ada orang-orang miskin yang berdesakan berebut beras dan gula. Dan, tak perlu ada yang mati.
Infonya yang bakal hadir 100 ribuan. Faktanya, 300 ribuan, kata juru bicara Pemprov DKI. Karena ada sembako. Berdesakan di Monas. Sekedar untuk mendapat nasi bungkus dan sembako yang tak seberapa harganya. Jauh-jauh dari luar Jakarta. Ini bukti, betapa rakyat miskin di negeri ini masih sangat banyak. Jadi PR sosial. Cara mengatasinya? Tidak tepat dengan bagi-bagi sembako. Pak Presiden sendiri berulangkali bilang: tak suka bantuan langsung tunai. Pak presiden betul. Jadi himbauan yang baik. Bantuan langsung tunai sah-sah saja. Tapi tak cerdas. Apalagi bantuan langsung lempar. Kalau mau bagi-bagi sembako, sebaiknya tidak menjelang pilkada, pileg dan pilpres.
Tak perlu main tuduh ke Pemprov DKI. Mereka sudah bekerja sesuai SOP. Pemprov sudah benar. Kasih peringatan sebelum acara. No politik. No baju partai. No komersial. No bagi-bagi sembako. No nasi bungkus. No desak-desakan. No sampah berserakan. No rusak taman dan rumput. Diabaikan, petaka terjadi. Lalu, ada yang salahkan Pemprov. Dalihnya? Ada logo Pemprov. Padahal, kata pemprov dalam konferensi persnya, itu logo dicantumkan tanpa ijin. Kok berani? Sungguh ter la lu!
Dua anak yang meninggal itu anak-anak berkebutuhan khusus. Keterbelakangan mental. Nah, loh. Makin ngawur. Blamming the victim. Salahkan korban. Sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Siapa yang ngomong begitu? Baca media! Cukup panitia bilang: saya yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Keren! Tak perlu ada pihak yang kasak-kusuk, sana-sini mencari pembenaran. Tapi, bangsa ini memang miskin mental bertanggungjawab. Kerap cari pembenaran dan salahkan korban.
Panitialah pihak yang mesti bertanggungjawab. Pertama, seharudnya minta maaf kepada rakyat Jakarta, karena Monas telah diguyur sampah. Kedua, minta maaf kepada Pemprov DKI, terutama kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata. Sebab, sejumlah aturan dan hasil kesepakatan dilanggar. Apalagi ada pihak yang salahkan Pemprov gara-gara logo dicantumkan. Semoga bukan menjadi bagian yang disengaja untuk disekenariokan. Ketiga, bertanggung jawab secara hukum kepada kedua anak yang meregang nyawa.
Kabarnya, panitia sudah datang ke rumah korban dengan santunan 5-10 juta. Langkah maju. Ada pengakuan dan tanggung jawab. Meski menyisakan pertanyaan: cukupkah uang 5-10 juta itu bisa mengganti dua nyawa korban?
Kelalain? Semoga benar. Tepatnya, ada pelanggaran. Mesti jadi pelajaran semua pihak. Pertama, taat pada hukum itu keniscayaan. Indonesia negara hukum. Tegakkan, dan tak boleh tebang pilih. Kedua, jaga sarana umum sebagai milik bersama. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan kotori dengan “nafsu berpolitik” yang berpotensi merusak dan merugikan kepentingan umum, terutama kepentingan bangsa. Ketiga, punya jiwa kesatria untuk bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi akibat kegiatan yang diadakan. Tidak cari kambing hitam.
Monas berduka. Gara-gara sembako. Beras dan gula mengambil dua nyawa. Semoga tak terulang kembali di negeri ini.[]
(Artikel ini dishare oleh Bukhori Muslim di WAG)
