Menurut Nasir, kejelasan perusahaan pengimpor tersebut merupakan bagian dari transparansi kepada publik. Karena pengiriman senjata itu telah menimbulkan polemik di masyarakat. Belum ada kejelasan apakah senjata itu untuk Brimob atau lainnya.
Jika untuk Brimob, Nasir memahami bahwa unit itu memang butuh peralatan persenjataan untuk membantu TNI. Demikian pula pasukan pemukul dan gegana. Ia merujuk Tap MPR nomor 7 atau 6 tahun 99.
Oleh karena itu, Nasir melanjutkan, Komisi III DPR akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kapolri.
“Mungkin nanti dalam rapat kerja bersama Kapolri, kita akan mengejar soal ini. Saya pikir memang tidak ada jalan lain kecuali memang harus disampaikan secara transparan sehingga kemudian publik yakin bahwa impor itu memang dipergunakan untuk kepolisian bukan untuk yang lain lain,” tandasnya.
Seperti ramai diberitakan, kargo senjata berisi 280 pucuk senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (29/9/2017) lalu, pukul 23:30 WIB. tiba dengan pesawat Maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, Jumat 29 September 2017, pukul 23.30. Selain itu juga ada amunisi sebanyak 70 boks, yang berisi 5.932 butir. [Ibnu K/Tarbiyah.net]