Menjelang Dibubarkannya Kesultanan dan Kekhalifahan

Konstitusi Kedua “terpaksa” diterima Turki Utsmani

23 Juli 1908

thayyibah.com :: Era Konstitusi Kedua atau juga dikenal sebagai Second Constitutional Era (dalam bahasa Turki Utsmani: ايکنجى مشروطيت دورى; Turki: İkinci Meşrûtiyyet Devri) “terpaksa” diterima dalam struktur kepemerintahan Khilafah Turki Utsmani.

Hal ini terjadi tidak lama setelah revolusi Turki Muda (Young Turks) tahun 1908 yg mendesak Sultan Abdul hamid II untuk mengembalikan sistem monarki-konstitusional dengan menghidupkan kembali parlemen, perwakilan daerah, serta konstitusi 1876. Perlu diketahui bahwa parlemen dan konstitusi dari Era Konstitusional Pertama pernah dibekukan oleh Abdul Hamid II pada tahun 1878 setelah 2 tahun berjalan. Setelah pengembalian konstitusi kedua itu banyak anggota Turki Muda yang bergabung dengan partai dan kelompok politik untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki.

Beberapa kali terjadi pemilu selama periode ini yg mendorong populer dan naiknya partai Komite Persatuan dan Kemajuan (Committee of Union and Progress – CUP) yg mendominasi politik. Partai terbesar kedua yg berseteru dengan CUP selama hampir 2 tahun adalah Partai Kebebasan dan Keselarasan (Freedom and Accord Party – FAP) yg dikenal berpaham liberal dan memperhatikan nasib buruh (sering juga disebut Liberal Union atau Liberal Entente) yg didirikan pada tahun 1911. Periode ini banyaj diwarnai oleh usaha golongan tua untuk menegakkan kembali sistem absolutisme.

Setelah Perang Dunia Pertama, yg berujung pada pendudukan kota İstanbul pada 13 November 1918 oleh pihak Sekutu, keluarlah keputusan parlemen untuk bekerja sama dengan kaum Revolusionis Turki yg berkedudukan di kota Ankara dengan menandatangani Protokol Amasya serta menyepakati Pakta Nasional (Misak-ı Millî – National Pact) pada tahun 1920.

Keputusan dan tindakan tersebut membuat berang Sekutu yang kemudian mengambil tindakan memaksa sultan untuk menghapus parlemen. Sidang parlemen terakhir yg diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1920 mengeluarkan nota protes kepada Sekutu. Jubah hitam digantungkan pada banyak kursi parlemen sebagai tanda banyaknya anggota yg absen.

Agung Waspodo, masih berduka setelah 107 tahun kemudian. (put/thayyibah)

Pemateri: Ust. Agung Waspodo, S.E. M.Pp.