Projek KA Cepat dan Kredibilitas Pemerintah
Hiruk pikuk projek Kereta Ap Super Cepat Jakarta-Bandung telah melibatkan 2 negara besar sebaga peserta tender projek, yaitu Jepang dan Republik Rakyat Cina (RRC). Pemerintah juga sudah menyewa konsultan internasional untuk mengevaluasi proposal atau tawaran dari ke 2 negara tersebut. Para dubes dan petinggi Jepang dan RRC juga diterjunkan lobby ke para petinggi RI untuk mengawal projek itu.
Tak kalah serunya, dilingkungan pemerintah para menko dan menteri nampak aktif dan antusias dengan projek KA Super Cepat ini. Hasil evaluasi (dan biasanya dengan evaluasi dan rekomnya) dari Menko Perekonomian sudah dikirimkan ke Presiden Jokowi.
Tiba-tiba dengan entengnya pemerintah (baca Presiden) mengatakan projek itu batal atau dibatalkan. Apapun alasan pembatalan projek itu, Jepang dan RRC sama-sama kecewa, heran dan saya yakin sebetulnya mereka marah karena merasa dipermainkan. Bagaimana tidak bertanggung-jawabnya pemerintah Indonesia. Dimata komunitas investor internasional khususnya peminat investasi infrastruktur, rusaklah kredibilitas Indonesia. Pertanyaan investor (Jepang dan RRC), kalau pemerintah menyatakan projek ini tidak diperlukan, kenapa mengundang mereka memasukkan proposal atau tawarannya? Bukan saja karena uang dan semua upaya yang telah mereka keluarkan, tetapi seperti dikatakan Dubes RRC, mereka kesulitan menjelaskan sikap pemerintah Indonesia ini kepada pemerintah pusat di Beijing (dan tentunya Tokyo).
Sekarang menjadi tugas sulit Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membangun kembalI kepercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia, yang jujur saja sya ayakin dinilai semakin rusak dan babak belur ala badut. Lalu, bagaimana pemerintah yg nampak “amatiran” seperti ini akan sukses membangun infrastruktur? Masalahnya kini issue mencla menclenya pemerintah Jokowi ini sudah jadi sorotan internasional. Berarti menambah lagi sentimen negatif terhadap pemerintahan Jokowi –Jusuf Kall. (Fuad Bawazier)