Thayyibah
Oleh: Choirul Aminuddin
(Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara)
PEKAN ini, mungkin hingga awal 2025, panggung persilatan politik di tanah air bakal ramai dan mengasyikkan untuk diamati, ditonton atau, bahkan, dapat kita nikmati dengan mesem.
Musababnya, bukan perkara kasak kusuk kekalahan para calon gubernur, bupati atau walikota pada pemilihan kepala daerah, November 2024 lalu, melainkan disulut ancaman ledakan bom oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 25 Desember 2024. Penetapan tersebut, kuat dugaan, dia terlibat dalam kasus rasuah Harun Masiku terhadap komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang kini mendekam dalam bui.
Dua hari kemudian, setelah pengumuman KPK menyeruak ke ruang publik, pendapat para pengamat berseliweran di berbagai media massa, termasuk media sosial digital. Tak ketinggalan, warganet turut pula memberikan tanggapan. Mereka, ada yang pro dan kontra atas keputusan KPK.
Saya tidak ingin terlibat dalam silang pendapat mengenai keputusan KPK. Namun, pada tulisan ini, saya menginginkan agar KPK maupun Hasto terbuka atas informasi yang diperoleh terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Untuk KPK, saya berharap keputusannya tidak bernuansa politik dan ada unsur balas dendam sebagaimana ditudingkan Hasto dan pendukungnya. Sebab, selama ini, sebagian masyarakat terlanjur tidak percaya dengan lembaga antirasuah tersebut. KPK, menurut pendapat umum, kerap digunakan sebagai alat politik untuk menghantam lawan. Tudingan ini mengerikan bukan?
Jamak diketahui, KPK didirikan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan tugas. Oleh sebab itu, sekali lagi, harapan saya kepada KPK, hendaknya institusi ini independen dan tak bisa diintervensi oleh penguasa.
Bagaiman dengan Hasto, apakah benar Anda memiliki bukti kuat -dalam bentuk rekaman video atau percakapan elit politik- mengenai korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara?
Anda jangan hanya pandai bersilat lidah di ruang publik sehingga menimbulkan riuh rendah pendapat masyarakat. Menurut saya, sebagai elit politik di partai moncong putih, Anda sebaiknya membuka lebar bukti yang ada.
“Sampaikanlah kebenaran itu walapun terasa pahit!”
Bila Anda meyakini bahwa bukti-bukti yang ada tersebut benar, bukan hasil rekayasa, maka sebaiknya disampaikan ke institusi yang memiliki otoritas memberantas korupsi.
Selama ini ada kesan kuat di masyarakat, Anda sangat bersemangat mengeluarkan ancaman “buka-bukaan” mengenai korupsi pejabat negara setelah Anda ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Bahkan sahabat Anda yang sekarang di Rusia, Connie Rahakundini Bakrie, menyatakan akan ada bom nuklir bakal meledak di Indonesia dalam waktu dekat. Connie mengaku, Anda menitipkan dokumen penting tentang rekaman percakapan pejabat terkait dengan korupsi. Dokumen itu, saya tafsirkan, bom nuklir yang akan meledak.
Meskipun, sabahat lain Anda di PDIP, Guntur Romli, membantah bahwa pernyataan Anda tentang korupsi para pejabat bukanlah ancaman. Tetapi, bagi saya, kesan tersebut sulit dibantah. Bahkan, saya menganggap, ancaman yang Anda sampaikan di depan awak media merupakan bagian dari posisi tawar agar Anda tidak dijebloskan ke kerangkeng besi oleh KPK.
Namun demikian, saya mendukung kronologi yang disampaikan KPK mengenai perbuatan apa saja yang Anda lakukan demi terbebasnya Harun Masiku dari jerat hukum. Demikian pula sikap Anda yang terbuka atas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
Akhirul kalam, silahkan buka semuanya agar bisa dijadikan pelajaran dan dapat diambil hikmahnya. KPK janganlah jadi alat kekuasaan. Wahai politikus, berikan edukasi kepada masyarakat agar mereka kritis terhadap perbuatan hina korupsi. Presiden Prabowo Subianto, Anda tak perlu cawe-cawe dalam penegakan hukum seperti presiden sebelumnya. Hasto, bila benar Anda memegang bom, ledakkanlah!!!
