Thayyibah
thayyibah.com :: Hari ini kita membeli token pulsa listrik, maka sangat terasa biaya yang kita keluarkan lebih banyak pada biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri. Jika kita membeli 100 ribu, maka hanya 73 ribu yang tertera, sedangkan 27 ribu rupiah menguap sebagai biaya administrasi. Bukan hanya itu, jika kita membeli 50 ribu, akan tetapi di dekat kita tak ada ketersediaan pulsa listrik yang 50 ribu, maka kita akan membayar dua kali. Pertama membeli 30 ribu kemudian membeli lagi 20 ribu. Itu berari kita akan terkena biaya administrasi dua kali. Dengan demikian, masyarakat yang lebih banyak miskin ini akan semaki diberatkan oleh negara yang mengelola listrik.
Karena itu pantaslah jika Menteri Koordinator (Menko) Kamaritiman Rizal Ramli mengatakan, bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu kejam. Kata itu terlontar dari muliur Rizal Ramli dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9). “Saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” begitu kata Rizal.
Rizal Ramli kemudian meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi. Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. “Kalau pulsa telepon, kita beli Rp 100 ribu, kita bayar Rp 95 ribu, itu uang muka kita istilahnya,” katanya, seperti yang kutip Republika.
Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu pada masa lalu. Karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.
Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu. Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri. Untuk bayar yang Rp 100 ribu, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya, dia beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi.
Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik. “Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan,” katanya.
Masyarakat tentu berharap Sofyan Basyir secepat mungkin melakukan kajiannya sehingga PLN mendapatkan formula yang lebih berkeadilan bagi masyarakat, supaya PLN tidak lagi bersikap kejam pada rakyat. (redaksi thayyibah)
.
