Breaking News
Ridwan Kamil dalam peluncuran Program Sadesha (Foto : PR)

Emil Jangan Diskriminatif

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Keagamaan)

Ridwan Kamil dalam peluncuran Program Sadesha (Foto : PR)

 

Program Sadesha memang bagus, agar setiap Desa di Jawa Barat sekurangnya memiliki satu Hafidz yang mengajar hafalan Qur’an. Kini telah disebar 1500 Hafidz ke seluruh Jawa Barat. Masih diperlukan ribuan lagi untuk mengisi 5300 an Desa se Jawa Barat.

Masalahnya adalah untuk program ini Ridwan Kamil sebagai Gubernur hanya bekerjasama dengan satu lembaga yaitu Jam’iyyatul Qurro wal Huffadz NU. Bahkan telah dibuat MOU yang ditandatangani sebafai Saksi Wapres KH Ma’ruf Amin.

Bahwa JQH NU itu kompeten menghasilkan Hafidz Qur’an tentu tak diragukan. Akan tetapi lembaga yang menghasilkan para penghafal Qur’an tentu bukan hanya lembaga ini. Ormas selain NU seperti Persis, Muhammadiyah, SI, PUI, Al Wahliyah, Mathlaul Anwar dan lainnya juga memiliki unit unit kegiatan sejenis “Qurra wal Huffadz” juga. Baik melalui pesantren atau rumah rumah tahfidz.

Semestinya Gubernur mencanangkan kerjasama menyeluruh yang dikoordinasi oleh Biro Keagamaan Pemprop. Dibuka kepada setiap ormas dan lembaga da’wah untuk mengajukan. Pemprop membuat tim seleksi. Yang memenuhi syarat dijadikan sebagai hafidz uang disebar ke seluruh Jawa Barat. Itu fair dan tidak diskriminatif.

Adalagi konsekuensi jika tidak dilakukan proses yang adil dan transparan, yaitu menyangkut pembiayaan dana APBD. Jika hanya dialokasikan hanya ke satu institusi maka akan rawan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi milyaran. Pemprop akan sulit mempertanggungjawabkan secara hukum. Gubernur tentu menyadari kondisi ini.

Sebaiknya Gubernur mengevaluasi pelaksanaan program yang bagus ini. Demi kebaikan bersama Pemerintah dan Masyarakat Jawa Barat. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Perlu juga diperhatikan untuk program Jawa Barat ini dalam MOU atau perjanjian tidak patut melibatkan Wapres KH Ma’ruf Amin. Meski yang bersangkutan dapat memosisikan diri sebagai pribadi, tetapi semua tahu ia adalah Wakil Presiden yang memiliki otoritas atau kekuasaan.
Biarlah ini murni sebagai program Pemerintah Jawa Barat yang berkhidmah pada ummah. Lepas dari subyektivitas tendensi dan pretensi.

 

About Redaksi Thayyibah

Redaktur