Tag Archives: uu ite

Itu DELIK ADUAN bukan DELIK BIASA  Oleh: Pierre Suteki   Tribunmedan.id, 26 Nopember 2020 mewartakan adanya pengkapan atas WP seseorang yang mengaku Ketua FPI Kec. Galang, Deliserdang, Medan karena di akun facebook ada foto Presiden Jokowi digendong Megawati Soekarnoputri yang dijadikan foto profil. Terhadap tersangka dikenakan Pasal 45 ayat (3) JO Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun ...

Dari Kasus Deny Siregar Oleh : Djudju Purwantoro Mengutip kata-kata Buya Hamka, “Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.” Apakah kata-kata alm Buya Hamka tersebut juga berlaku bagi seorang yang bernama Deny Siregar. ...

Indikasi Tergerusnya Kebebasan Berpendapat Oleh : Djudju Purwantoro (Advokat dan Sekjen IKAMI) Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu (MSD), tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020. Sesuai surat panggilan, seharusnya dia diperiksa sebagai saksi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan. Meski tidak ...

Oleh : Djudju Purwantoro Sekjen IKAMI (IKatan Advokat Muslim Indonesia) Sehubungan adanya ancaman dari juru bicara Menko Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, agar Said Didu minta maaf sehubungan unggahan video melalui akun media sosialnya, jika tidak, maka akan dituntut melalui jalur hukum sesuai perundang- undangan yang berlaku, Jumat (3/4/2020). Video berdurasi 22.44 menit, di akun Said Didu diunggah 27 maret ...

Oleh : Djudju Purwantoro (Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia/ IKAMI)   Undang-Undang No.11 tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, terus saja memakan korban, dan menjadi momok bagi anggota masyarakat. Aparat hukum masih saja sedemikian represif, yang katanya demi penegakkan hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana melalui medsos, ato media elektronik. Contoh kasus, pada ...

Oleh : Djudju Puwantoro (Advokat, Sekjen IKAMI) Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat bikin heboh. Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam sampai-sampai minta maaf karena ada perbedaan data soal TKA China di Sultra. Kehebohan ini berawal dari video yang viral di media sosial yang direkam dan disiarkan di media sosial (medsos) oleh Hardiono (39), warga ...

Oleh : Cahyo Gumilar (Narapidana Politik Zaman Now)     Saya menulis artikel di Facebook yang berjudul “Dana Pilpres Habis 9 Trilyun Cuma Menghasilkan Presiden Jokowi Seorang Jongos Cina” dan sebagai penguat imajinasi saya juga bikin gambar Jokowi sedang duduk tersungkur di bawah todongan senjata AK 47 lalu saya posting di Facebook. Pada tengah malam hari (4 Desember 2017) saya ...

Thayyibah.com:: Oleh: Sugito Atmo Pawiro* Seolah tidak peduli dengan prasyarat penyelidikan dan penyidikan yang jamaknya berlaku dalam hukum acara, Polda Metro Jaya akhirnya tetap bersikukuh menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus konten pornografi di situs baladacintarizieq. Dasar penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka adalah alat bukti yang sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara, yang dianggap sudah layak dinaikkan ...

  thayyibah.com :: JAKARTA – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Gubernur nonaktif DKI JAkarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI atas dugaan pelanggaran kampanye berupa iklan yang dinilai menyudutkan Umat Islam. Pelapor ialah Ronald Lazuardy, laporan mereka diterima Bareskrim dengan nomor register LP/379/IV/2017/Bareskrim, sebab ACTA menilai Ahok melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ...

Thayyibah.com:: Pernyataan Junimart Girsang terkait skandal penyadapan percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin, sangatlah menyedihkan. Junimart menyebut tidak ada masalah dengan penyadapan. Penyadapan tidak dapat disebut illegal selama tidak digunakan untuk kejahatan. Sebagai anggota Komisi III DPR yang melingkup bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan; kita patut kecewa. Pasalnya, hukum tegas-tegas ...